 |
| Mama-mama pedagang asli Papua berjualan di pinggir jalan, bukti bahwa pemerintah gagal memproteksi OAP. |
Menurutnya, jika hingga kini pemerintah provinsi tak tahu pasti berapa banyak jumlah orang asli Papua, dimana peran pemerintah kabupaten/kota dan dinas terkait. Kenapa tak melakukan pendataan selama ini.
Jayapura, WANI/Jubi - Legislator Papua, Natan Pahabol menyatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua gagal memproteksi orang asli Papua (OAP).
Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua tersebut menanggapi pernyataan Sekda Papua, TEA Hery Dosianen yang menyebut meski sudah 50 tahun pemerintahan di Papua, namun Pemprov Papua belum memiliki data jumlah OAP.
"Kalau seperti itu, berarti pemerintah gagal. Mereka tak bisa memproteksi orang asli Papua. Tak bisa melindungi orang asli Papua. Kalau seperti ini, bagaimana pemerintah di Papua akan menyampaikan kepada orang luar Papua strategi memproteksi dan melindungi orang asli Papua dan hak-haknya," kata Natan Pahabol kepada wartawan, Kamis (29/9/2016).
Menurutnya, jika hingga kini pemerintah provinsi tak tahu pasti berapa banyak jumlah orang asli Papua, dimana peran pemerintah kabupaten/kota dan dinas terkait. Kenapa tak melakukan pendataan selama ini.
"Ini langkah mundur. Bagaimana memastikan dana Otsus tepat sasaran kalau pemerintah tak tahu berapa banyak jumlah orang asli Papua," ucapnya.
Ia mengingatkan Pemprov Papua mengalokasikan anggaran dalam APBD 2017 untuk mendata orang asli Papua hingga ke pelosok daerah.
"Sebaiknya bekerjasama dengan pihak gereja. Gereja ini ada hingga ke pelosok daerah dan mereka punya data lengkap. Berapa jumlah orang asli Papua, berapa yang lahir, berapa yang meningal dan lainnya," katanya.
Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen menyatakan, hingga kini Pemprov Papua belum memiliki data valid berapa jumlah orang asli Papua di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Pemprov Papua telah memerintahkan SKPD terkait dan para kepala daerah segera mendata orang asli Papua. Saya sudah sampaikan itu kepada Bappeda dan instansi terkait serta kepala daerah di Papua," kata Herry.
Ia mengharapkan Bappeda Provinsi Papua dan instansi terkait mendapat orang asli Papua berdasarkan kondisi objektif di Papua. (*)
Baca ini: (Legislator: Hasil Investigasi Kasus Sugapa Harus Dipubilikasikan)
Copyright ©Tabloid JUBI